Nikah Siri Bengkulu Dalam Undang-Undang Negara

Menurut KBBI, nikah siri Bengkulu merupakan pernikahan yang cuman ditonton dengan seorang modin serta saksi tapi tidak lewat Kantor Pekerjaan Agama. Maka dari itu, pernikahan itu udah syah berdasar agama Islam. Tapi, status pernikahannya tidak tertera oleh negara serta ke-2  mempelai tidak mendapati buku nikah sah atas pernikahan itu.

Nikah siri tak selamanya seringan atau seindah yang dipikirkan. Pada situasi spesifik, Jasa nikah siri Bengkulu juga bisa bikin seorang terperangkap hukum pidana.

Saat sebelum membicarakan resiko hukumnya selanjutnya, silahkan mengetahui faktor-faktor sebagai argumen kenapa seorang kerjakan pernikahan siri.

Nikah siri Bengkulu betul-betul ditetapkan syah secara agama, asal terus penuhi syarat serta rukun nikah.

Tapi, banyak faksi yang memandang jika nikah siri makin banyak mengundang soal dibanding dengan faedahnya. Satu diantaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

1. Nikah Siri Bengkulu di Mata Hukum Positif

Dari demikian argumen yang udah diuraikan di atas, tersurat pesan jika wanita jadi faksi yang amat terselamatkan karena ada nikah siri.

Meskipun sebenarnya sebenarnya tidak semuanya begitu. Dari sisi pandang hukum legal negara, praktek Jasa Nikah Siri Bengkulu malahan makin banyak menimbulkan kerugian wanita.

Tersebut merupakan sejumlah kerugian dari nikah siri dari sisi pandang hukum positif.

a. Kekuatan Perpisahan

Yang semakin menyakitkan kemungkinan merupakan bila si suami selanjutnya menikah kembali dengan wanita lain dengan pernikahan yang syah serta dicatat oleh negara.

Karena itu semuanya hak nafkah atau pembagian harta suami cuman dapat diterima oleh istri ke-2  sebagai istri yang syah.

Kekuatan perpisahan pada pernikahan siri sangat tinggi. Dikarenakan, pernikahan mereka tidak dicatat oleh negara,

maka dari itu si suami dapat tinggalkan si istri atau mendadak menikah kembali sama orang lain demikian saja. Pada status itu, si istri terus tidak miliki kuasa untuk kerjakan apa saja.

b. Pembagian harta

Sebab status pernikahan siri tidak tertera oleh negara, karena itu si istri tidak mendapati hak apa saja bila pernikahan itu alami perpisahan.

Si istri tidak memiliki hak tuntut atas nafkah maupun pembagian harta punya suami, sebab pada intinya ia tidak miliki interaksi apa saja yang syah dengan si suami.

c. Imbas pada anak

Yang tidak kalah dirugikan merupakan anak yang lahir dari pernikahan siri. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Ketentuan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 terkait Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang lahir dari pernikahan siri dipersamakan statusnya dengan anak luar kawin.

Selanjutnya, bila kedepannya si ayah meninggal, si anak pun tidak memiliki hak terima peninggalan apa saja dari si ayah, seperti ditata dalam Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Gabungan Hukum Islam (KHI).

Berarti, sebab statusnya sebagai anak luar kawin, si anak cuman punya interaksi dengan si ibu serta keluarga ibunya.

Di akte kelahirannya cuman dapat tercantum nama ibunya. Bila ingin masukkan nama si ayah ke akte, mesti lewat proses panjang seperti ujian kesesuaian DNA dan seterusnya untuk menyatakan jika mereka sungguh-sungguh miliki interaksi biologis.

Bila Anda mendapatkan masalah sekitar hukum atau usaha, Anda dapat komunikasikan masalah Anda dengan kami.

Di Konselorku, Anda dapat disandingkan dengan banyak pakar serta professional di beberapa sektor seperti hukum, usaha, pajak, keuangan, dll yang bisa menolong cari jalan keluar untuk soal Anda. Kontak Jasa Nikah Siri Bengkulu di sini.

Dari total info yang udah dikatakan di atas, bisa dirangkum jika nikah siri condong dapat mengundang beragam soal hukum di masa yang akan datang.

Pemerintahan atau tubuh hukum perlu makin banyak mensosialisasikan terkait imbas hukum itu pada warga agar angka pernikahan siri bisa didesak.